Oil & Gas

Dianggap Terlalu Berisiko, Shell Akan Tinggalkan Ladang Gas Terbesar Indonesia

Perusahaan minyak raksasa Inggris-Belanda, Shell, akan meninggalkan proyek ladang minyak Masela senilai $20 miliar. Hal ini akan menjadi pukulan terbaru bagi Indonesia yang kehausan modal untuk industri energinya. Sejarah panjang pergeseran peraturan dan ketidakpastian lainnya, membuat Indonesia masuk dalam “kategori risiko signifikan” Shell di mana perubahan peraturan pemerintah berlaku.

Oleh: John McBeth (Asia Times)

Tidak hadirnya pejabat eksekutif Royal Dutch Shell di pertemuan baru-baru ini di Tokyo antara Menteri ESDM Indonesia Ignasius Jonan dan mitra mayoritas Jepang, Inpex, tampaknya mengkonfirmasi laporan bahwa raksasa minyak Inggris-Belanda itu telah mengundurkan diri dari usaha ladang gas terbesar di Asia Tenggara.

Proyek Masela senilai $20 miliar dijadwalkan akan mulai beroperasi pada tahun 2027, tetapi dengan Shell tetap pada niatnya dan pemerintah dan Inpex menghindari topik itu, jelas bahwa meskipun ada kemajuan dalam pembicaraan kontrak, penundaan lebih lanjut tidak dapat dihindari.

Sumber-sumber industri mengatakan bahwa normal bagi regulator hulu SKKMigas untuk berurusan dengan operator lapangan saja, tetapi untuk kesepakatan sebesar ini, 35 persen pemangku kepentingan seperti Shell seharusnya hadir.

“Dari sini terlihat bahwa mereka telah keluar,” kata seorang analis, yang mengobservasi keheningan Shell dan kegemarannya untuk mencoba menghindari pemerintah tuan rumah, terutama di Indonesia di mana ia memiliki pompa bensin dan bisnis ritel yang berkembang.

Pertemuan antara Jonan dan kepala eksekutif Inpex, Takayuki Ueda, tampaknya membersihkan dua rintangan utama, dengan pemerintah akhirnya bergantung pada biaya proyek senilai $20 miliar―$4 miliar lebih dari yang seharusnya―dan Inpex menyetujui pembagian bagi hasil 50 persen untuk pemerintah.

Menteri ESDM Indonesia Ignasius Jonan saat wawancara dalam foto tahun 2016. (Foto: Twitter)

Pada masalah biaya modal, Ignasius Jonan akhirnya memiliki pengaruh yang lebih besar dari Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, yang telah bertanggung jawab untuk memandu proyek sejauh ini. Tahar menghabiskan 20 tahun di Houston, Texas, bekerja untuk sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembangunan lepas pantai.

Sulit melawan perbatasan maritim dengan Australia, blok Masela berisi gas 18,4 triliun kaki kubik, tetapi cadangan yang mungkin dapat menambah angka itu menjadi lebih dari 40 triliun kaki kubik, menjadikannya salah satu penemuan terbesar di Indonesia.

Rencana Akhir Pembangunan akan ditandatangani di sela-sela KTT G20 di Osaka pada 28-29 Juni, mengakhiri perundingan selama dua dekade tentang masa depan ladang Abadi yang kaya di bagian selatan Laut Arafura.

Inpex dan Shell selalu merencanakan Masela sebagai proyek lepas pantai, menggunakan teknologi Floating Liquefied Natural Gas (FLNG). Namun Presiden Joko Widodo mendesak pabrik pengolahan di Pulau Tanimbar yang terpencil untuk memacu pembangunan di seluruh Indonesia bagian timur.

Kebuntuan yang dihasilkan antara investor dan pemerintah―dan terpilihnya Joko Widodo untuk periode kedua―menyebabkan spekulasi bahwa pihak berwenang mempertimbangkan kembali opsi FLNG hanya untuk mensukseskan proyek tersebut.

Membangun fasilitas darat sepanjang 9,5 juta ton per tahun berarti memasang pipa sepanjang 180 kilometer dari ladang Abadi ke Tanimbar, biayanya akan mahal karena harus melintasi parit sedalam 3.000 meter yang menandai jalur patahan aktif yang mengitari tepi selatan rantai pulau Nusa Tenggara.

Peta yang menggambarkan lokasi ladang gas Masela. (Foto: Facebook)

Pipa itu mungkin hanya salah satu tantangan. Reputasi Inpex untuk manajemen proyek sangat terpukul dengan usaha Icthyius Australia Barat, yang menambah biaya balon dari $34 miliar pada tahun 2012 menjadi $45 miliar ketika akhirnya mulai diproduksi pada 2018.

Gorgan, proyek LNG darat lainnya di pulau Barrow, 50 kilometer di lepas pantai Pilbara Australia Barat, berakhir dengan biaya mitra usaha patungan Chevron, ExxonMobil dan Shell senilai lebih dari $90 miliar, hampir empat kali dari perkiraan semula.

Tetapi analis mengatakan konstruksi dimulai di puncak pasar ketika biaya tinggi secara historis dan Chevron harus bersaing dengan beberapa proyek lain untuk mendapatkan tenaga kerja terampil. Hasilnya adalah penundaan lebih lanjut, ditambah dengan perubahan peraturan pemerintah yang tidak membantu.

Keputusan Shell untuk menjual 35 persen sahamnya di Masela telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah Inpex akan mencari mitra baru untuk berbagi baik biaya maupun risiko yang melekat dalam mengembangkan ladang hijau jauh dari infrastruktur pendukung.

Pertamina, yang telah mengambil alih banyak ladang produksi selama dua tahun terakhir, termasuk blok Mahakam Kalimantan Timur, adalah kandidat yang tidak memungkinkan untuk usaha semacam itu.

Dengan ladang minyak Chevron yang berkapasitas 200.000 barel di Sumatra utara sebagai target pengambilalihan berikutnya, Pertamina telah jauh tertinggal dalam upaya mempertahankan produksi di Mahakam karena kurangnya dana untuk mengebor sumur-sumur baru.

Fasilitas gas alam di ladang gas Masela di Laut Arafura, Maluku, Indonesia. (Foto: Facebook)

Menurut narasumber industri yang memiliki pengetahuan mengenai hal ini, presentasi yang diberikan Shell kepada Jonan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada tahun 2015 dengan jelas menyusun peta jalan alternatif, semua ini terkait dengan siklus pemilu 2019.

Di bawah jadwal FLNG, perusahaan mengatakan, keputusan investasi akhir dan konstruksi pengadaan teknik akan selesai selama masa jabatan pertama Joko Widodo dan fasilitas akan on stream selama periode keduanya 2019-2024.

Untuk opsi darat, Shell memperkirakan bahwa desain rekayasa front-end, yang dikenal sebagai FEED, akan ditunda minimal lima hingga tujuh tahun, tetapi mungkin 12-14 tahun atau lebih, karena teknologi yang ada tidak dapat melakukan itu.

Pejabat eksekutif Shell mengatakan secara pribadi bahwa opsi darat akan menghasilkan penundaan selama 15 tahun, atau tiga siklus pemilu. Kebijakan perusahaan adalah untuk menghubungkan keduanya karena aturan praktis yang telah dicapai FID pada tahun kedua atau awal tahun ketiga masa jabatan presiden sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik pada saat pemilu.

Rupanya karena sejarah panjang pergeseran peraturan dan ketidakpastian lainnya, Indonesia masuk dalam “kategori risiko signifikan” Shell di mana perubahan peraturan pemerintah berlaku.

Karena alasan itulah Shell mungkin telah memasukkan Masela ke dalam daftar “terlalu sulit” dan memutuskan untuk pergi.

Keterangan foto utama: Pekerja Royal Dutch Shell di Indonesia (Foto: Shell Company)